Arsip

Posts Tagged ‘Pajak Dalam Transaksi Properti’

Pajak Dalam Transaksi Properti

Khusus untuk properti dengan kriteria tertentu (mewah), selain PPN dan BPHTB, ada tambahan pajak penjualan barang mewah (PPnBM).

Ada berbagai pajak dan bea yang harus Anda bayar saat membeli properti. Besarannya tergantung jenis dan nilai properti yang dibeli. Tapi, secara keseluruhan angkanya cukup besar. Karena itu Anda perlu memahaminya agar tidak tergagap saat membayarnya. Pertama, pajak pertambahan nilai (PPN).

Pajak ini hanya dikenakan sekali saat membeli properti baru dari developer (badan usaha). Nilainya 10 persen dari transaksi. Jadi, untuk transaksi Rp50 juta, PPN-nya Rp5 juta. Kecuali rumah sederhana sehat (RSH) bersubsidi, tidak terkena PPN.

Pembayaran dilakukan setelah transaksi paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dan dilaporkan ke kantor pajak setempat paling lama tanggal 20 bulan berikutnya lagi. Untuk properti yang dibeli dari developer, pemungutan dan pelaporan biasanya dilakukan developer. “Beli kaveling tetap kena PPN kalau dibeli di kawasan real estate. Di luar kawasan real estate tidak,” kata Mustakim, Seksi Pengawasan dan Konsultasi I Kantor Pelayanan Pajak Pratama JKT Sawah Besar Dua.

BERBEDA

Kedua, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Ini dikenakan atas semua pengalihan hak atas properti baik baru maupun lama, yang dibeli dari developer atau perorangan. Besarnya 5 persen dari nilai transaksi setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak (NPOPTKP). NPOPTKP-nya berbeda di setiap daerah. NPOPTKP di Jakarta misalnya, Rp60juta.

Jadi, kalau transaksi Rp80 juta, BPHTB yang harus Anda bayar adalah 5% x (Rp80 juta – Rp60 juta) = Rp1 juta. Bila transaksi hanya Rp60 juta atau kurang, BPHTB-nya nol. Sebagian developer sudah memasukkan PPN dalam harga rumah. Karena itu sebelum membayar BPHTB, pastikan komponen PPN itu dikeluarkan dulu dari harga.

Ketiga, khusus untuk properti dengan kriteria tertentu (mewah), selain PPN dan BPHTB, ada tambahan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) 20 persen. Yaitu, untuk properti residensial dengan luas 400 m2 ke atas, atau harga bangunan Rp3 juta lebih per m2, serta apartemen, kondominum, town house, atau yang sejenis, dengan luas bangunan 150 m2 ke atas atau harga bangunan Rp4 juta lebih per m2. PPnBM hanya berlaku untuk pembelian properti dari developer, tidak untuk transaksi antarperorangan. Pajak langsung dibayar konsumen saat bertransaksi.